Ada kesenjangan digital antara
negara maju dan dunia berkembang. Dalam ekonomi global berbasis pengetahuan,
komputer teknologi merupakan persyaratan penting untuk mengakses dan menggunakan
informasi, mempercepat transfer teknologi dan mendorong pertumbuhan
produktivitas. Pada saat yang sama waktu, komputer produk perangkat lunak yang
mungkin yang paling berat dilindungi dari semua bentuk berbasis pengetahuan
produk. Berdasarkan Perjanjian TRIPS, program komputer sekarang memenuhi syarat
untuk perlindungan hak cipta sama seperti setiap karya sastra lain, serta untuk
bentuk lain perlindungan IP, termasuk dengan paten di beberapa negara, seperti
Amerika Serikat. Mengembangkan negara, tentu saja, memiliki berbagai
persyaratan untuk aplikasi perangkat lunak komputer di mereka industri, rumah
sakit, sekolah dan kantor pemerintah. Tapi yang paling umum, mereka membutuhkan
akses terjangkau untuk paket software off-rak-bisnis, seperti Wordprocessing,
spreadsheet, e-mail dan produk internet browsing. Perusahaan di Eropa
dan Amerika Utara,dengan Microsoft sebagai pemain utama, mendominasi pasar
global untuk produk ini. Perangkat lunak industri negara-negara berkembang,
bahkan di India, adalah kebanyakan absen dari program komputer dikemas sector. 20
Hak cipta yang paling penting dalam industri perangkat lunak komputer ke
rak-off- aplikasi bisnis sektor. Tidak seperti aplikasi perangkat lunak dipesan
lebih dahulu, produk ini memiliki mass market dan dapat dengan mudah disalin.
Perlindungan hak cipta memungkinkan perusahaan untuk mencegah
menyalin,persaingan batas dan harga biaya monopoli untuk produk ini. Dalam
mengembangkan negara,ini menyajikan dua masalah utama. Pertama, karena ada saat
ini meluas menyalin bersama-sama dengan daya beli yang rendah lokal di
negara-negara berkembang, ada kekhawatiran bahwa perlindungan yang lebih kuat
dan penegakan bisa berarti difusi lebih terbatas seperti teknologi. Ini mungkin
risiko tertentu karena efek jaringan bisnis aplikasi cenderung untuk kembali
menegakkan dominasi produsen perangkat lunak yang ada. Pemeriksa bukti, namun,
kami menyimpulkan bahwa masalah ini tidak dapat diatasi untuk negara-negara
berkembang,jika langkah-langkah yang tepat diambil. Sebagai contoh, pemerintah
dan donor organisasi bisa meninjau kebijakan pengadaan perangkat lunak mereka
dengan maksud untuk memberikan lebih pertimbangan ke rendah biaya usaha produk
perangkat lunak, termasuk generik dan opensource produk yang banyak tersedia.
Masalah kedua adalah dimana kode
sumber dari perangkat lunak ini juga dilindungi, ini dapat membuat lebih sulit
untuk mengadaptasi produk untuk kebutuhan lokal. Hal ini juga mungkin membatasi
persaingan dalam pengembangan aplikasi antar-operasi,melalui tindak pada
inovasi oleh reverse engineering. Dalam TRIPS, negara-negara berkembang
diperbolehkan fleksibilitas untuk memungkinkan reverse engineering
perangkat lunak,sehingga masalah ini dapat dihindari jika nasional
undang-undang hak cipta yang dirancang tepat. Sebagai ukuran lain praktis,
lebih luas penggunaan berbagai open source software produk,di mana kode sumber
tersedia tidak seperti perangkat lunak berpemilik,dapat diterima atau beberapa
di industri berpendapat bahwa dengan penegakan hak cipta lebih kuat,sumber
tertutup karena pengembang proprietary mungkin lebih bersedia untuk membuat
kode sumber tersedia untuk pengembang perangkat lunak dalam mengembangkan
negara. Hal ini jelas di luar mandat kami untuk merekomendasikan jenis
kebijakan pengembangan negara harus diikuti untuk pengadaan perangkat lunak
komputer. Sebagai contoh, sementara rendah biaya atau perangkat lunak open source mungkin tawaran apriori biaya dan keuntungan lainnya selama
perangkat lunak berpemilik, banyak faktor selain biaya lisensi perangkat lunak
mempengaruhi total biaya dari Sistem TI seperti menyesuaikan sistem dengan
kebutuhan pengguna, serta pelayanan, dan memelihara sistem. Yang mengatakan,
mengingat kebutuhan yang cukup negara berkembang untuk teknologi informasi dan
komunikasi dan keterbatasan dana yang tersedia, tampaknya masuk akal bahwa
pemerintah dan donor tentu harus mempertimbangkan untuk mendukung
program-program untuk meningkatkan kesadaran tentang opsi-opsi biaya rendah,
termasuk perangkat lunak open-source, di negara-negara berkembang. Pada
saat ini sebagian besar negara memiliki perangkat lunak dan program komputer
yang dilindungi hak cipta.
HAK KEKAYAAN INTELEKTTUAL
PENGERTIAN
Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang
timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang
teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini dihasilkan atas
kemampuan intelektual melalui pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan
curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh “produk” baru dengan landasan
kegiatan penelitian atau yang sejenis.
Dalam pasal 7 TRIPS (tread
related aspect of intellectual property right) dijabarkan tujuan dari
perlindungan hak dan penegakan HAKI, yaitu bertujuan untuk mendorong timbulnya
inovasi, pengalihan, penyebaran teknologi, dan diperolehnya manfaat bersama
antra penghasil dan penggunaan pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan
sosial dan ekonomi, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.
PRINSIP-PRINSIP HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL
Prinsip-prinsip yang terdapat dalam hak
kekayaan intelektual yaitu :
1. Prinsip Ekonomi
Prinsip ekonomi, yaitu hak intelektual
berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang
diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada
pemilik yang bersangkutan.
2. Prinsip Keadilan
Prisip keadilan, yaitu di dalam menciptakan
sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan hasil suatu dari kemampuan
intelektual dalam imu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat
perlindungan dalam pemilikannya.
3. Prinsip Kebudayaan
Prinsip kebudayaan, yaitu perkembangan ilmu
pengetahuan, sastra dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Dengan
menciptakan suatu karya dapat meningkatkan taraf kehidupan, peradaban, dan
martabat manusia yang akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan
negara.
4. Prinsip Sosial
Prinsip sosial (mengatur kepentingan manusia
sebagai warga negara), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan
kepada individu merupakan suatu kesatuan sehingga perlindungan diberikan
berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.
KLASIFIKASI HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL
berdasarkan WIPO hak atas kekayaan intelektual
dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta (copyright), dan hak kekayaan
industri (idustrial property rights).
Hak kekayaan industri adalah hak yang
mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur
perlindungan hukum. Hak kekayaan Industri (idustrial property rights)
berdasarkan pasal 1 Konvensi Paris mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Industri
Tahun 1883 yang telah direvisi dan di amandemen pada tanggal 2 Oktober 1979,
meliputi :
- A. Paten
- B. Merek
- C. Varietas tanaman
- D. Rahasia dagang
- E. Desain industri
- F. Deasin tata letak sirkuit terpadu
DASAR HUKUM HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL DI INDONESIA
Pengaturan hukum terhadap hak kekayaan
intelektual di Indonesia dapat ditemukan dalam :
- 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten;
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Hak Merek;
- 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman;
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
HAK CIPTA
- A. Pengertian Hak Cipta
Hak eksklusif pencipta atau
pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penaungan gagasan atau
informasi tertentu. Dalam undang-undang hak cipta adalah hak eksklusif pencipta
atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau
memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 butir 1). Dasar hukum Hak
Cipta : Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2002 tentang Hak Cipta.
- B. Masa Berlaku Hak Cipta
Dalam Pasal 29 sampai dengan
Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dalam Hak Cipta diatur masa/jangka
waktu untuk suatu ciptaan. Dengan demikian, jangka waktu tergantung dari jenis
ciptaan.
- Hak cipta atas suatu ciptaan berlaku selama hidup pencipta dan terus menerus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Ciptaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, hak cipta berlangsung selama hidup pencipta yang meninggal paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta yang hidup terlama meninggal.
- Hak atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 tahun
- Untuk perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan.
- Untuk ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya dan peninggalan sejarah dan prasejarah benda budaya nasional dipegang oleh negara, jangka waktu berlaku tanpa batas waktu.
- Untuk ciptaan yang belum diterbitkan dipegang oleh negara, ciptaan yang sudah diterbitkan sebagai pemegang hak cipta dan ciptaan sudah diterbitkan tidak diketahui pencipta dan penerbitnya dipegang oleh negara dengan jangka waktu selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diketahui secara umum.
- Untuk ciptaan yang sudah diterbitkan penerbit sebagai pemegang hak cipta jangka waktu berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan.
- C. Pendaftaran Ciptaan
Pendaftaran ciptaan dalam
daftar umum ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau
oleh pemegang hak cipta atau kuasa kepada Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten,
dan Hak Merek Departemen Kehakiman dan HAM. Dengan demikian, fungsi dari
pendaftaran hak cipta hanyalah untuk mempermudah pembuktian jika ada sengketa.
- D. Lisensi
Pemegang hak cipta berhak
memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk
melaksanakan perbuatan hukum selama jangka waktu lisensi dan berlaku untuk
seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap perjanjian
lisensi wajib dicatat pada Direktorat Jendral Hak Cipta.
- E. Pelanggaran terhadap Hak Cipta
Pelanggaran terhadap hak
cipta telah diatur dalam Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2002 tentang Hak Cipta dapat dikenakan hukum pidana dan perampasan oleh negara
untuk dimusnahkan.
HAK PATEN
A. Pengertian
Hak eksklusif yang
diberikan oleh Negara atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk
selama waktu tertentu melaksanakan sendiri untuk ivensinya tersebut atau
memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dasar hukum Hak
Paten : Undang-Undang No 14 tahun 2001 tentang hak paten.
B. Jangka Waktu Paten
Bardasarkan Pasal 8
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, paten diberikan untuk jangka
waktu selama 20 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu
tidak dapat diperpanjang, sedangkan untuk paten sederhana diberikan jangka
waktu 10 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tidak dapat
diperpanjang.
Paten diberikan atas dasar
permohonan. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu invensi atau
beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi. Permohonan paten
diajukan dengan membayar biaya kepada Direktorat Jendral Hak Paten Departemen
Kehakiman dan HAM untuk memperoleh sertifikat paten sebagai bukti hak atas
paten. Paten mulai berlaku pada tanggal diberikan sertifikat paten dan berlaku
sejak tanggal perimaan.
Berdasarkan Pasal 66
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, paten dapat beralih atau
dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat,
perjajian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan
perundang-undangan. Segala bentuk pengalihan paten wajib dicatat dan diumumkan
di Direktorat Jendral, pengalihan paten yang
tidak sesuai dengan di atas tidak sah dan batal demi hukum.
Pemegang paten berhak
memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk
melaksanakan perbuatan hukum sebagaimana diperjanjikan; berlangsung untuk
jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku
untuk seluruh wilayah negara RI.
Namun, perjanjian lisensi
harus dicatat dan diumumkan dengan dikenakan biaya. Sementara itu, pelaksanaan
lisensi wajib disertai pembayaran royalti oleh penerima lisensi kepada pemegang
paten, besarnya royalti yang harus dibeyarkan ditetapkan oleh direktorat
jendral.
Pelanggaran terhadap hak paten merupakan
tindak delik aduan, seperti diatur dalam Pasal 130 sampai dengan Pasal 135
Undang-Undang Nomor 144 tahun 2001 tentang Paten, dapat dikenakan hukum pidana
dan perampasan oleh negara untuk dimusnahkan.
HAK MEREK
Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik
merek, terdaftar dalam daftar umum merek dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan
sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk
menggunakannya. Dasar hukum hak merek : Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang
merek.
B. Jenis-Jenis Merek
Jenis-jenis merek dapat dibagi menjadi merek
dagang, merek jasa, dan merek kolektif.
1. Merek Dagang
Merek dagang merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenisnya.
2. Merek Jasa
Merek jasa adalah merek yang digunakan pada
jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama
atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenisnya.
3. Merek Kolektif
Merek kolektif merupakan merek yang digunakan
pada barang dan/ jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh
beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan
barang dan/ hal sejenis lainnya.
- C. Pendaftaran Merek
Setiap permohonan merek
diajukan kepada Direktorat Jendral Merek Departemen Kehakiman dan HAM dan
setiap permohonan yang telah disetujui akan memperoleh sertifikat merek yang
terdaftar dalam daftar umum merek.
- D. Jangka Waktu
Merek terdaftar mendapat
perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan
jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama.
- E. Peralihan Hak Merek Terdaftar
Hak merek terdaftar dapat
beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau
sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sementara
itu, setiap pengalihan hak atas merek wajib dimohonkan pencatatannya di
Direktorat Jendral Merek untuk dicatat dalam daftar umum merek.
- F. Lisensi
Pemilik merek terdaftar
berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima
lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis
barang atau jasa. Sementara itu, perjanjian lisensi wajib dimohonkan
pencatatannya pada Direktorat Jendral Merek.
- G. Sanksi
Setiap tindak pidana
terhadap merek merupakan delik aduan yang dikenakan sanksi pidana
kurungan/penjara dan denda.
About Kelompok 3 R.407
Hi, Kami dari Kelompok 03 Ruang 407, Universitas Mercu Buana. Kami akan memberikan Informasi yang positif dan bersifat mendidik..
0 comments:
Post a Comment